Beberapa waktu terakhir, isu seputar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi sorotan dalam dunia pendidikan Indonesia. Perbincangan ini menyentuh aspek hak dan kewajiban penerima beasiswa, tanggung jawab moral, nasionalisme, serta komitmen untuk berbakti kepada negeri.
Dalam konteks ini, perhatian tertuju pada Nusa Tenggara Timur (NTT), yang menempati posisi kelima sebagai provinsi dengan jumlah penerima LPDP terbanyak di luar Jawa pada tahun 2025. Namun, muncul pertanyaan mendasar: mengapa hanya sedikit lulusan perguruan tinggi, baik dari jalur beasiswa maupun mandiri, yang memilih kembali dan mengabdi untuk NTT?
Bagi mereka yang berani pulang, pilihan karier cukup beragam—menjadi ASN, konsultan politik, politisi, kembali ke institusi asal, atau menjadi aktivis yang mengabdi secara sukarela. Dengan jumlah lulusan yang terus meningkat dan bidang ilmu yang beragam, idealnya setiap kabupaten/kota di NTT memiliki minimal satu lulusan unggulan yang dapat berkontribusi pada pembangunan lokal.
Namun, integrasi para lulusan ini ke dalam ekosistem lokal membutuhkan strategi yang terstruktur dan berkelanjutan. Salah satu tantangan klasik adalah brain drain—ketakutan akan masa depan yang tidak pasti di tengah keterbatasan ekonomi dan minimnya dukungan terhadap bidang keilmuan yang mereka miliki.
Meski banyak lulusan telah berkontribusi melalui berbagai profesi, NTT masih berada di posisi 10 besar provinsi termiskin. Masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dasar belum terselesaikan, meskipun survei Voxpol Center menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi mencapai 80,5 persen.
Akar persoalan terletak pada karakter wilayah NTT yang non-industri, dengan hasil bumi dan laut yang masih didominasi pasar domestik. Potensi seperti kopi dan ikan belum sepenuhnya diolah secara industri dengan teknologi canggih yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Di sektor pendidikan, program studi yang dominan masih berkutat pada pendidikan, kesehatan, dan agama. Hal ini berisiko menimbulkan ledakan jumlah lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Ketimpangan antara kompetensi dan upah juga berpotensi menciptakan kondisi overqualified.
Beberapa perguruan tinggi mulai merespons dengan membuka program vokasional seperti pertanian, peternakan, kewirausahaan, teknik, dan pendidikan dokter spesialis. Ini menjadi sinyal positif bahwa transformasi pendidikan di NTT sedang berlangsung.
Perubahan paradigma juga mulai terlihat: kesuksesan tidak lagi diukur dari status ASN, melainkan dari peran sebagai local champion yang memberdayakan potensi lokal dan memperkuat ekonomi wilayah. Di sisi lain, koperasi tumbuh subur di berbagai daerah, menjadi alternatif pergerakan ekonomi rakyat di luar lembaga keuangan konvensional.
Namun, tantangan tetap ada. Data BPS NTT tahun 2025 menunjukkan bahwa hanya 6,81 persen anggota koperasi berasal dari sektor formal, sementara 64,69 persen bekerja di sektor informal dan 28,49 persen tidak bekerja. Ini mencerminkan kesenjangan pendapatan yang signifikan.
Persepsi dan kapasitas kewirausahaan juga perlu diperkuat. Kewirausahaan bukan sekadar berjualan, tetapi tentang ketekunan, inovasi produk, dan keberlanjutan usaha. Karakter ini dapat mengubah definisi kesejahteraan dari sekadar menjadi pegawai menjadi pencipta lapangan kerja.
NTT memiliki bentang alam dan potensi energi panas bumi yang luar biasa. Namun, kekayaan ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan. Sejahtera bukan sekadar soal produksi dan investasi, tetapi juga tentang keberpihakan pada budaya, komunitas lokal, dan keberlanjutan sosial-ekologis.
Maka, perlu dirancang teknologi dan organisasi produksi yang terdesentralisasi, berbasis komunitas, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Pertumbuhan harus dijaga agar tetap etis dan tidak melampaui batas ekologis.
Sebagai langkah praktis, diperlukan kebijakan pengabdian bersyarat bagi penerima beasiswa, pembentukan inkubator lokal, akses pembiayaan mikro, pelatihan literasi keuangan, dan pengembangan kurikulum vokasional yang relevan. Pemerintah juga perlu membangun ekosistem bisnis dan jaringan pasar yang berkelanjutan.
Dan pada titik ini, pengabdian masyarakat (Abdimas) harus menjadi poros utama. Abdimas bukan sekadar program formal, melainkan wujud nyata kolaborasi lintas sektor yang menghubungkan lulusan unggulan dengan kebutuhan lokal. Melalui Abdimas yang terstruktur, berkelanjutan, dan kontekstual, NTT dapat membangun masa depan yang inklusif, berdaya, dan bermartabat (YS,2026).
________
Penulis: Willfridus Demetrius Siga, S.S., M.Pd.
Artikel disadur dari Opini: Kolaboasi, Inovasi dan Masa Depan Ekonomi NTT,
Artikel Asli telah tayang di Pos-Kupang.com